Sejarah KB di Indonesia

Sejarah KB di Indonesia

1.         Dasar Pembentukan Organisasi KB

Kasadaran manusia tentang pentingnya masalah kependudukan dimulai   sejak bumi dihuni oleh ratusan juta manusia.

Plato (427-347) menyarankan agar pranata sosial dan pemerintahan sebaiknya direncanakan dengan pertumbuhan penduduk yang stabil sehingga terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Malthus (1766-1834) pada zaman industri sedang berkembang manusia jangan terlalu banyak berhayal bahwa dengan kemampuan tehnologi mereka akan dapat memenuhi segala kebutuhan karena pertumbuhan manusia laksana deret ukur, sedangkan pertumbuhan dan kemampuan sumber daya alam untuk memenuhinya berkembang dalam deret hitung. Dengan demikian dalam suatu saat manusia akan sulit untuk memenuhi segala kebutuhannya karena sumber daya alam yang sangat terbatas.

Pernyataan Malthus yang merupakan kekawatiran terhadap pertumbuhan penduduk telah muncul ke permukaan di negara besar, seperti Cina, India dan termasuk Indonesia.

Tahun 1978, WHO dan UNICEF melakukan pertemuan di Alma Ata yang memusatkan perhatian terhadap tingginya angka kematian maternal perinatal. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menetapkan konsep Primary Health Care yang memberikan pelayanan antenatal, persalinan bersih dan aman, melakukan upaya penerimaan keluarga berencana, dan meningkatkan pelayanan rujukan.

Tahun 1984, Population Conference di Mexiko, menekankan arti pentingnya hubungan antara tingginya fertilitas dan interval yang pendek terhadap kesehatan dan kehidupan ibu dan perinatal.

Perkembangan laju peningkatan pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Tanpa adanya usaha-usaha pencegahan perkembangan laju peningkatan penduduk yang terlalu cepat, usaha-usaha di bidang pembangunan ekonomi dan sosial yang telah dilaksanakan dengan maksimal akan tidak berfaedah.

Dapat dikemukakan bahwa untuk dapat menyelamatkan nasib manusia di muka bumi tercinta ini, masih terbuka peluang untuk meningkatkan kesehatan reproduksi malalui gerakan yang lebih intensif pada pelaksanaan keluarga berencana.

Tanpa gerakan KB yang makin intensif maka manusia akan terjebak pada kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan yang merupakan malapetaka manusia yang paling dahsyat dan mencekam. Gerakan KB yang kita kenal sekarang bermula dari kepeloporan beberapa orang tokoh, baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak saat itulah berdirilah perkumpulan-perkumpulan KB di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mendirikan PKBI (perkumpulan keluarga berencana Indonesia)

2.         Peristiwa bersejarah dalam perkembangan KB di Indonesia :

a.         Pada Bulan Januari 1967 diadakan simposium Kontrasepsi di Bandung yang diikuti oleh masyarakat luas melalui media massa

b.        Pada Bulan Februari 1967 diadakan diadakan kongres PKBI pertama yang mengharapkan agar keluarga berencana sebagai program pemerintah segera dilaksanakan

c.         Pada Bulan April 1967, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menganggap bahwa sudah waktunya kegiatan KB dilancarkan secara resmi di Jakarta dengan menyelenggarakan proyek keluarga berencana DKI Jakarta Raya

d.        Tanggal 16 Agustus 1967 gerakan keluarga berencana di Indonesia memasuki era peralihan pidato pemimpin negara. Selama orde lama organisasi pergerakan dilakukan oleh tenaga sukarela dan beroperasi secara diam-diam karena kepala Negara waktu itu anti terhadap keluarga berencana maka dalam orde baru gerakan keluarga berencana diakui dan dimasukan dalam program pemerintah.

e.         Bulan Oktober 1968 berdiri Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang sifatnya semi pemerintah yang dalam tugasnya diawasi dan dibimbing oleh Mentri Negara Kesejahteraan Rakyat, merupakan kristalisasi dan kesungguhan pemerintah dalam kebijakan keluarga berencana.

Peristiwa-peristiwa bersejarah di dalam perkembangan di Negara Indonesia adalah masuknya program keluarga berencana itu kedalam repelita I. Adanya KUHP pasal 283 yang melarang menyebarluaskan gagasan keluarga berencana sehingga kegiatan penerangan dan pelayanan masih dilakukan secara terbatas.

3.         Tahap-tahap Program KB Nasional

Adapun tahapan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaran Program KB Nasional di Indonesia adalah :

a.         Tahun 1970 – 1980 dikenal dengan MANAGEMENT FOR THE PEOPLE

1).      Pemerintah lebih banyak berinisiatif

2).      Partisipasi masyarakat rendah sekali

3).      Terkesan kurang demokratis

4).      Ada unsur pemaksaan

5).      Berorientasi pada target

b.        Tahun 1989 – 1990 terjadi perubahan pola menjadi MANAGEMENT WITH THE PEOPLE

1)        Pemaksaan dikurangi

2)        Dimulainya Program Safari KB pada awal 1980-an

c.         Tahun 1985 – 1988 pemerintah menetapkan program KB Lingkaran Biru, dengan kebijakan :

1).      Masyarakat bebas memilih kontrasepsi yang ingin dipakainya, meskipun tetap masih dipilihkan jenis kontrasepsinya

2).      Dari 5 jenis kontrasepsi, dipilihkan satu setiap jenisnya

d.        Tahun 1988 terjadi perkembangan kebijakan, pemerintah menerapkan Program KB Lingkaran Emas, yaitu :

1).      Pilihan alat kontrasepsi sepenuhnya diserahkan kepada peserta, asal jenis kontrasepsinya sudah terdaftar di Departemen Kesehatan

2).      Masyarakat sudah mulai membayar sendiri untuk alat kontrasepsinya

e.         Tahun 1990 terjadi Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan keluarga (income generating)

Pada tanggal 29 Juni 1994 Presiden Suharto di Sidoardjo melaksanakan plesterisasi/lantainisasi rumah-rumah secara gotong royong di seluruh Indonesia untuk keluarga Pra-Sejahtera

DAFTAR PUSTAKA

Hanifah, Winkjosastro. 2007. Ilmu Kandungan. Jakarta: yayasan bina     pustaka sarwono prawirohardjo.

Mansjoer, Arif. 2001. Kapita Selekta Kedokteran Jilid I. Jakarta: Media Aesculapius.

Saifuddin, Abdul Bari. 2006. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta: yayasan bina     pustaka sarwono prawirohardjo.